Apa saja Tujuan dan Kriteria Komponen PKH? Siapa Sasaran-Nya?

0
36

PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk:

  1. meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran PKH adalah keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen PKH dibagi menjadi 3 kriteria komponen yang terdiri atas:

a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

  1. ibu hamil/menyusui; dan
  2. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Kriteria komponen pendidikan meliputi:

  1. anak SD/MI atau sederajat;
  2. anak SMP/MTs atau sederajat;
  3. anak SMA/MA atau sederajat; dan
  4. anak usia enam sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

  1. lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh tahun); dan
  2. penyandang disabilitas berat.

Dalam melaksanakan PKH Kemensos RI bekerjasama dengan mitra kerja, antara lain:

  1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan seluruh program penanggulangan kemiskinan.
  2. Kementerian PPN/Bappenas, berperan dalam perencanaan serta monitoring dan evaluasi program.
  3. Kementerian Keuangan RI, sebagai bendahara urusan negara memberikan dukungan anggaran dan regulasi penyaluran bantuan sosial.
  4. Kementerian Kesehatan RI, berperan sebagai penyedia layanan kesehatan dan membantu pelaksanaan verifikasi kesehatan.
  5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kementerian Agama RI, berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dan membantu pelaksanaan verifikasi pendidikan.
  6. Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, berperan dalam pelaksanaan sosialisasi PKH secara Nasional.
  7. Kementerian Dalam Negeri RI, berperan dalam memfasilitasi penerbitan data kependudukan KPM PKH.
  8. Badan Pusat Statistik (BPS), berperan dalam pelaksanaan pendataan kemiskinan untuk Basis Data Terpadu.
  9. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berperan dalam dukungan PKH secara langsung melalui alokasi dana dampingan (sharing) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

***

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here